Upaya Surabaya dalam Memodernisasi Infrastruktur Sanitasi
Surabaya, kota yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Timur, kini tengah memperhatikan pentingnya pengelolaan air limbah domestik. Panitia Khusus (Pansus) Raperda Air Limbah Domestik DPRD Kota Surabaya sedang berupaya keras untuk memperoleh pendanaan internasional guna memodernisasi infrastruktur sanitasi di kota tersebut.
Anggota Pansus sekaligus anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan setelah melihat kebutuhan mendesak untuk mempercepat regulasi pengelolaan limbah rumah tangga. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta melestarikan lingkungan.
Menurut Baktiono, Surabaya perlu segera mengimplementasikan peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik agar bisa menyusul kota-kota besar lain seperti Makassar dan Banjarmasin yang telah lebih dulu memiliki regulasi serupa. Ia menegaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan regulasi ini adalah kesiapan pihak eksekutif dalam menjalankan aturan teknis di lapangan agar tidak ada lagi pencemaran di saluran air permukiman.
Skema Pembiayaan yang Menjanjikan
Dalam draf regulasi tersebut, Pansus sedang mengkaji skema pembiayaan melalui tarif retribusi yang terintegrasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan basis data pelanggan PDAM Surya Sembada yang mencapai 600.000 sambungan rumah (SR).
Baktiono menilai bahwa skema ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (recurring income) untuk operasional pengelolaan limbah, mirip dengan pola retribusi sampah yang sudah berjalan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kewajiban pengurasan tangki septik minimal tiga tahun sekali guna mencegah kontaminasi air tanah.
Potensi Pendanaan Internasional
Sebagai narasumber strategis, Pakar Teknik Lingkungan ITS, Prof. Joni Hermana, mengungkapkan bahwa Surabaya memiliki daya tarik besar bagi investor dan donor internasional di sektor sanitasi. Negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia menunjukkan minat tinggi untuk memberikan hibah pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik.
Menurutnya, nilai hibah ini bisa menyentuh angka Rp900 miliar di daerah lain. Namun, untuk Surabaya, potensinya bisa jauh lebih besar mengingat populasi dan kompleksitas wilayahnya. Keterlibatan pihak asing biasanya mencakup pengawasan mutu pembangunan dan transfer teknologi. Hal ini dinilai akan menjamin sistem yang dibangun lebih modern dan memiliki daya tahan jangka panjang.
Sinergi antara Regulasi dan Dukungan Finansial
Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah dan dukungan finansial internasional, Prof. Joni Hermana berharap Pemkot Surabaya mampu menghadirkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih sistematis dan mandiri secara fiskal. Ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga dan menjaga kebersihan lingkungan di kota yang semakin berkembang.
