Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa saat ini masih ada 211 wilayah rukun warga (RW) yang termasuk dalam kategori kumuh di Jakarta. Temuan ini diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan pada tahun 2025 dan difinalisasi pada tahun 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan tersebut dilakukan dengan menggunakan citra satelit. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan RW kumuh di Jakarta.
“Intinya, kami menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendataan langsung di lapangan, dan kedua, kalibrasi melalui metodologi citra satelit,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pendataan tersebut, masih ada 211 RW dari total 2.749 RW di Jakarta yang masuk dalam kategori kumuh. Hasil ini merupakan kombinasi antara pendataan langsung dan data dari citra satelit.
“Maka yang teridentifikasi sebagai RW kumuh adalah 211 RW kumuh,” ujar Amalia.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa BPS akan terus melanjutkan pendataan RW kumuh di Jakarta. Pasalnya, masih ada 1.904 RW yang perlu diverifikasi tingkat kekumuhannya.
Pengurangan jumlah RW kumuh
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa pendataan terbaru oleh BPS menunjukkan adanya pengurangan jumlah RW kumuh di ibu kota. Berdasarkan data per tahun 2017, jumlah RW kumuh di Jakarta mencapai 445 RW.
“Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya sekitar 52,58 persen,” ujarnya.
Pramono juga setuju dengan BPS untuk memperdalam data sekitar 1.900 RW yang telah dianggap tidak kumuh. Hal ini dinilai penting untuk memastikan akurasi data yang sudah ada.
“Secara garis besar, prinsipnya, meskipun nanti ada 1.900 RW yang sebelumnya dianggap sudah tidak kumuh, tetapi saya juga setuju untuk lebih diperdalam,” ujarnya.
