Polemik Final LCC 4 Pilar MPR RI Tingkat Kalimantan Barat
Polemik yang terjadi dalam pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Kontroversi bermula ketika salah satu jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak dinyatakan salah oleh dewan juri, sementara jawaban serupa dari peserta lain justru diberi nilai benar.
Kejadian itu langsung memicu protes dari peserta dan menjadi perdebatan luas di ruang publik. Video momen protes peserta tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai kritik terhadap objektivitas penilaian dalam ajang yang diselenggarakan MPR RI tersebut.
LCC 4 Pilar sendiri merupakan lomba pengetahuan yang menguji pemahaman siswa mengenai empat dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Di tengah polemik yang terus berkembang, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan penilaian juri, tetapi juga pada sikap dewan juri yang dianggap belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada peserta maupun pihak sekolah yang merasa dirugikan.
Polemik Berawal dari Jawaban yang Dinilai Berbeda
Kontroversi final LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar bermula saat peserta dari SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra, memberikan jawaban dalam babak final lomba. Namun jawaban tersebut dinyatakan salah oleh dewan juri. Di sisi lain, jawaban dengan substansi serupa dari tim lain justru dinilai benar dan mendapat poin tambahan.
Situasi itu memicu keberatan dari peserta SMAN 1 Pontianak yang merasa ada ketidakkonsistenan dalam penilaian. Peserta sempat menyampaikan protes secara langsung ketika lomba berlangsung. Akan tetapi, keberatan tersebut disebut tidak mendapat respons dari pihak juri maupun pembawa acara.
Video protes tersebut kemudian viral dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk kritik terhadap profesionalitas penyelenggaraan lomba. Kasus ini juga membuat banyak pihak menyoroti pentingnya objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam perlombaan pendidikan.
Ahmad Muzani Jelaskan Alasan Juri Tak Minta Maaf Langsung
Menanggapi desakan publik agar dewan juri menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada SMAN 1 Pontianak, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa permintaan maaf sudah disampaikan secara kelembagaan. Menurut Muzani, permintaan maaf yang telah disampaikan pimpinan dan Sekretariat Jenderal MPR RI otomatis mewakili seluruh unsur penyelenggara, termasuk dewan juri.
“Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan oleh Sekjen. Salah satu pimpinan kita juga sudah menyampaikan permohonan maaf,” kata Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta. “Jadi, itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang-perorang,” tambahnya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena sebagian masyarakat menilai permintaan maaf personal dari juri tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun pihak MPR RI menegaskan bahwa kegiatan LCC 4 Pilar merupakan agenda resmi lembaga sehingga penyampaian permintaan maaf dilakukan secara institusional.
SMAN 1 Pontianak Tegaskan Tak Ikut Final Ulang
Di tengah polemik yang berkembang, SMAN 1 Pontianak memutuskan tidak akan mengikuti final ulang LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat yang direncanakan MPR RI. Pernyataan resmi tersebut ditandatangani Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati.
Sekolah menegaskan langkah yang dilakukan sejak awal bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu maupun membatalkan hasil lomba. “SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan hanya untuk memperoleh kejelasan terhadap poin-poin yang dipersoalkan,” tulis Indang.
Pihak sekolah menyebut upaya yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan mekanisme perlombaan berjalan transparan, objektif, dan akuntabel. SMAN 1 Pontianak juga tetap menghormati hasil perlombaan serta memberikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional.
Selain itu, sekolah turut meminta seluruh pihak menjaga iklim pendidikan yang sehat dan kondusif. “SMAN 1 Pontianak memohon dukungan dari seluruh pihak ke depan, dalam upaya menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua,” ucap Indang.
SMAN 1 Sambas Juga Tolak Final Ulang
Tak hanya SMAN 1 Pontianak, pihak SMAN 1 Sambas juga menyampaikan penolakan terhadap rencana final ulang. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui media sosial sekolah, SMAN 1 Sambas menegaskan keberatan terhadap berbagai tudingan yang beredar di media sosial.
Sekolah membantah keras tuduhan kecurangan, penyuapan, tindak nepotisme, hingga dugaan setting kemenangan. “Membantah keras tuduhan kecurangan, penyuapan, tindak nepotisme, dan prasangka setting kemenangan yang dituduhkan kepada SMAN 1 Sambas,” tulis pihak sekolah.
SMAN 1 Sambas menyebut polemik tersebut telah berdampak pada kondisi psikologis siswa, guru, staf sekolah, hingga alumni. Karena itu, pihak sekolah meminta penyelenggara membantu memulihkan nama baik sekolah. “Mendesak penyelenggara memulihkan nama baik sekolah serta memberikan jaminan keamanan terhadap kondisi psikis siswa,” demikian isi pernyataan tersebut.
MPR RI Akui Ada Kekhilafan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan final LCC 4 Pilar Kalbar 2026. “Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu,” ujarnya.
Istilah kekhilafan merujuk pada kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Sebagai bentuk evaluasi, MPR RI memutuskan babak final tingkat Kalbar akan diulang dan memastikan adanya pergantian dewan juri.
“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Ahmad Muzani. Keputusan tersebut diambil setelah polemik penilaian menjadi viral dan memicu kritik luas dari masyarakat.
