Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Logam Tanah Jarang di Sulawesi Barat
Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto, menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) yang berada di Kabupaten Mamuju. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang diambil harus disertai sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penolakan.
BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), yang dibentuk oleh Danantara, rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, diundang untuk menghadiri rapat bersama di Sekretariat BIM Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan Badan Industri Mineral (BIM) dan PT Perminas.
LTJ saat ini menjadi incaran dunia karena kebutuhan yang tinggi dalam industri pertahanan, elektronik, hingga baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu, Sugianto meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rinci tentang LTJ, proses pengelolaannya, siapa yang dilibatkan, serta dampak positif dan negatifnya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan tidak adanya informasi yang ditutup-tutupi.
Masyarakat Semakin Cerdas dalam Mengolah Informasi
Sugianto menilai bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam mengolah informasi. Hal ini terlebih jika berkaitan dengan situs pertambangan yang dapat memberikan dampak sosial maupun lingkungan. Ia menegaskan bahwa naluri masyarakat sudah jauh lebih cepat dalam menanggapi isu-isu seperti ini.
Ia mencontohkan bahwa bahkan tambang pasir di muara sungai saja sering menimbulkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, isu LTJ yang skalanya lebih besar sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan jika pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas dan jaminan terjaganya ekosistem lingkungan.
Aspek Lingkungan dan Kesejahteraan Warga Menjadi Prioritas
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, yang turut mendampingi Gubernur Sulbar dalam rapat tersebut menekankan pentingnya aspek lingkungan, kepentingan masyarakat, serta kesejahteraan warga dalam pengelolaan LTJ. Ia menjelaskan bahwa rencana tata kelola LTJ harus tetap mengedepankan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah pengelolaan.
"Pak Gubernur ingin memastikan bahwa rencana tata kelola LTJ nanti harus mengedepankan aspek lingkungan, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara umum, khususnya kepentingan masyarakat sekitar wilayah yang dikelola," ujarnya saat dikonfirmasi.
Kontribusi Nyata bagi Daerah
Selain itu, hilirisasi logam tanah jarang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Proyek ini diharapkan bisa membantu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja lokal.
Potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat dinilai memiliki nilai strategis tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku industri teknologi modern dan energi terbarukan. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, LTJ dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi daerah.
