Bank Indonesia (BI) sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kebijakan menukar tenor surat utang pemerintah atau debt switching sebagai upaya memperpanjang nafas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam independensi BI dalam pengelolaan kebijakan moneter. Termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema burden sharing untuk pembiayaan anggaran.
Purbaya menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19. Saat itu, Kementerian Keuangan dan BI menggunakan skema burden sharing untuk membantu pembiayaan penanganan krisis.
"Kami sudah cukup kuat. Saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk menjaga stabilitas pasar," ujarnya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia juga berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, di mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi. Dalam skema tersebut, BI membeli SBN dengan bunga 0%.
"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.
Debt Switch Terbuka Lebar
Sebelumnya, BI telah membuka peluang untuk kembali melakukan debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk menghitung kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.
Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.
"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama. Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.
Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.
"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.
Saran Ekonom
Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja. Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.
"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).
Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya. Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.
"Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%. "Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.
