Laporan Bupati Sidoarjo terhadap Suami Wakil Bupati atas Dugaan Penggelapan dan Pengaduan Palsu
Bupati Sidoarjo, Subandi, melaporkan Rahmat Muhajirin yang merupakan suami dari Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Indayana, ke Polda Jawa Timur. Laporan ini dilakukan dengan dugaan tindakan penggelapan dan pengaduan palsu.
“Dengan terpaksa kami melaporkan ke Polda Jatim untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami sudah memenuhi panggilan dari Polda,” ujar kuasa hukum Subandi, Billy Handiwiyanto, pada Kamis (19/2).
Kasus ini bermula dari pembentukan tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi-Mimik Indayana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Pada tanggal 2 November 2024, tim pemenangan tersebut dibentuk, termasuk kesepakatan mengenai dana operasional untuk relawan dan koordinator di berbagai tingkatan.
Sebagai bentuk kesungguhan atas usulan dari koordinator tim pemenangan, yaitu Mulyono, Subandi menerima setoran dana operasional kampanye dari Rahmat Muhajirin ke rekening PT Jaya Makmur Rafli Mandiri, yang merupakan perseroan milik anak Subandi.
“Sebagai jaminan dana tersebut digunakan (kampanye), Subandi mengirimkan tiga SHM dengan syarat dikembalikan setelah Pilkada. Semua (SHM) sudah diterima langsung oleh bapak RM pada 18 November 2024,” tambahnya.
Namun hingga pasangan Subandi-Mimik dilantik sebagai kepala daerah terpilih, serta menyerahkan laporan penggunaan dana operasional, pihak Subandi mengklaim belum menerima pengembalian 3 SHM dari RM.
Oleh karena itu, pihak Subandi melaporkan RM ke Polda Jatim hingga terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/I88/RES.1.11./2026/Ditreskrimum, tertanggal 6 Februari 2026.
“Setiap orang berhak menjadi pelapor sebuah peristiwa pidana, tetapi tentu harus memiliki bukti yang sesuai dengan fakta hukumnya. Bukti Pak Subandi sangat kuat dan jelas, sangat terperinci, rapi, dan lengkap,” tegas Billy.
Hubungan Tegang antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo
Sebagai informasi, kabar keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sidoarjo, sudah lama menjadi perbincangan publik. Bahkan perseteruan di antara keduanya bukan pertama kali terjadi.
Sebelumnya, suami Mimik melaporkan Bupati Subandi ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi perumahan yang nilainya mencapai Rp 28 miliar.
Fakta-Fakta Terkait Kasus Ini
- Kasus ini bermula dari pembentukan tim pemenangan pasangan Subandi-Mimik dalam Pilkada 2024.
- Dana operasional kampanye dari Rahmat Muhajirin masuk ke rekening PT Jaya Makmur Rafli Mandiri, perseroan milik anak Subandi.
- Subandi memberikan tiga SHM sebagai jaminan penggunaan dana tersebut.
- SHM tersebut diterima langsung oleh Rahmat Muhajirin pada 18 November 2024.
- Hingga saat ini, Subandi belum menerima pengembalian SHM tersebut.
- Laporan ke Polda Jatim telah terbit dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/I88/RES.1.11./2026/Ditreskrimum.
- Bukti yang dimiliki oleh Subandi dinilai sangat kuat dan lengkap.
Tindakan Hukum yang Dilakukan
- Pihak Subandi melaporkan Rahmat Muhajirin ke Polda Jawa Timur.
- Surat Perintah Penyelidikan telah dikeluarkan dengan nomor yang disebutkan di atas.
- Kuasa hukum Subandi menyatakan bahwa semua bukti yang ada sangat terperinci dan lengkap.
- Perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tidak terjadi kali pertama, tetapi sebelumnya juga pernah terjadi kasus serupa.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan adanya konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye dan pengambilan tindakan hukum yang tepat jika terjadi dugaan penggelapan atau penipuan. Dengan laporan yang dilakukan, pihak Subandi berharap dapat mendapatkan keadilan dan kejelasan terkait pengembalian SHM yang belum diterima.
