.jpg/revision/latest?cb=20240216143254)
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Summa Cumlaude
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Sabtu (14/2/2026). Capaian ini menjadi bukti komitmen Saleh dalam mengembangkan gagasan hukum yang berbasis keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.
Disertasi yang ia ajukan berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”. Dalam penelitiannya, Saleh menawarkan desain ulang regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya berupa kajian teoretis, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam kebijakan pembangunan nasional.
Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, yang menjadi salah satu penguji, mengapresiasi gagasan tersebut. Menurutnya, konsep keadilan ekologis yang ditawarkan Saleh tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi implementatif dan layak diterapkan dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Identifikasi Kelemahan Regulasi PSN
Dalam penelitiannya, Saleh mengidentifikasi sejumlah kelemahan regulasi PSN yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Ia menyoroti aturan turunan dari kebijakan strategis nasional yang dinilai masih menempatkan alam sebatas objek pembangunan berorientasi ekonomi.
Padahal, menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi demi keadilan antargenerasi. “Pembangunan itu penting dan perlu, tetapi tidak boleh melupakan keadilan ekologis. Dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi juga bagi anak-anak kita di masa depan,” tegasnya.
Disertasi tersebut juga merekomendasikan rekonstruksi terhadap sejumlah regulasi terkait PSN agar secara eksplisit memasukkan asas keadilan ekologis dalam perumusan norma dan implementasi kebijakan.
Pendekatan Metodologis yang Inovatif
Secara metodologis, Saleh menggunakan paradigma post-positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memadukan analisis norma hukum dengan realitas sosial di lapangan, khususnya dampak pembangunan terhadap lingkungan, masyarakat, dan persoalan agraria.
Menurut Ayu, kekuatan disertasi ini terletak pada keberhasilan penulis mengupas regulasi menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN, termasuk usulan perbaikan asas hukum yang lebih progresif.
“Ini menarik karena tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan konstruksi solusi,” katanya.
Harapan untuk Kebijakan Pembangunan Nasional
Selain sebagai karya akademik, Saleh berharap hasil penelitiannya dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan PSN ke depan. Ia menilai, tanpa penguatan prinsip keadilan ekologis, proyek-proyek strategis berpotensi terus menyisakan persoalan lingkungan dan sosial.
“Rekonstruksi hukum ini diharapkan bisa menjadi rujukan agar kebijakan PSN benar-benar memasukkan nilai keadilan ekologis, bukan sekadar percepatan investasi,” ujarnya.
Dengan capaian IPK 4,00 dan predikat Summa Cumlaude, Saleh tidak hanya menorehkan prestasi akademik, tetapi juga membawa gagasan pembaruan hukum yang berpotensi memengaruhi arah pembangunan nasional agar lebih adil secara ekologis dan berkelanjutan.
