Tantangan dan Peluang dalam Keberlanjutan Jurnalisme di Era Digital
Di tengah transformasi digital yang pesat, keberlanjutan jurnalisme semakin bergantung pada fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat. Perubahan ini menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak terkait, termasuk media arus utama dan influencer yang semakin memengaruhi dinamika informasi.
Perubahan Lanskap Informasi
Lanskap informasi di Indonesia saat ini mengalami pergeseran besar. Di satu sisi, media arus utama menghadapi tekanan disrupsi digital serta penurunan trafik dan pendapatan. Di sisi lain, influencer muncul sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas dan tingkat keterlibatan tinggi. Dalam forum "Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia" yang digelar AMSI bekerja sama dengan BBC Media Action (BBC MA), para pembicara menyoroti dinamika kompleks sekaligus peluang di antara media arus utama dan influencer.
Keseimbangan dalam Ekosistem Digital
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyatakan bahwa keberlanjutan jurnalisme di tengah transformasi digital sangat bergantung pada fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat. Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam ekosistem digital, terutama dalam relasi antara media dan platform teknologi. Keterlibatan platform AI perlu diiringi dengan mekanisme yang adil, termasuk kompensasi yang layak atas penggunaan konten berita.
Pendekatan Kolaboratif
Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menekankan bahwa perubahan perilaku audiens menuntut pendekatan kolaboratif antara media dan kreator konten. Semakin banyak generasi muda yang mengakses informasi dari platform sosial. Karena itu, penting untuk menjembatani kesenjangan antara media arus utama dan kreator konten, agar informasi yang beredar tetap kredibel dan dapat dipercaya.
Media, kreator konten, dan influencer bukan hanya berkompetisi, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang sama. Kolaborasi di antara mereka penting untuk memperkuat kualitas informasi publik.
Kekuatan yang Saling Melengkapi
Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menekankan bahwa media dan influencer memiliki kekuatan berbeda yang sebenarnya saling melengkapi. Media unggul dalam kredibilitas dan proses verifikasi, sementara influencer memiliki aksesibilitas dan engagement yang tinggi. Tantangan di masa mendatang adalah membangun ethical reciprocal relationship, sebagai hubungan timbal balik yang etis.
Influencer tidak harus memenuhi seluruh standar jurnalistik, tetapi informasi yang mereka sampaikan harus tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Perspektif Kritis tentang Ketimpangan
Perspektif kritis juga disampaikan oleh Associate Professor of Public Policy dari Monash University, Ika Idris. Ia mengungkap adanya ketimpangan dalam ekosistem influencer, khususnya terkait relasi dengan kekuasaan dan sumber pendanaan. Dalam riset terhadap 16 influencer, ditemukan bahwa mereka yang cenderung pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil. Sebaliknya, influencer yang kritis terhadap pemerintah sering menghadapi tantangan keberlanjutan.
Ika membagi praktik influencer dalam dua kategori: clientelism sebagai hubungan transaksional berbasis bayaran dan kepentingan tertentu, serta grassroots activism, yang merupakan dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal, meski tetap berpotensi bias.
Kebutuhan Kolaborasi dan Tanggung Jawab Etis
Dari sisi industri media, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan bahwa kepercayaan tetap menjadi modal utama media. Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi, cek dan ricek, serta konfirmasi. Itu yang membedakan dengan influencer. Ia juga mengingatkan bahwa jurnalisme bekerja dalam kerangka hukum dan etika, termasuk tunduk pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.
Di tengah derasnya arus konten, media tetap memegang peran sebagai pilar demokrasi. Namun, tantangan baru muncul melalui wefluencer, yaitu individu tanpa latar belakang kompetensi yang bebas memproduksi konten tanpa kontrol. Fenomena ini memperparah inflasi konten dan meningkatkan risiko disinformasi.
Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, melihat situasi ini sebagai gelas yang "setengah kosong sekaligus setengah penuh." Menurutnya, media tidak bisa lagi memposisikan influencer sebagai kompetitor semata. Sebaliknya, kolaborasi menjadi pendekatan yang lebih relevan. Media harus tetap fokus pada kualitas konten dan membangun public discourse. Tapi di saat yang sama, perlu merangkul influencer, termasuk membantu peningkatan kapasitas mereka, terutama dalam aspek teknis dan etika.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Diskusi ini menggarisbawahi satu hal, yaitu bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten. Media dituntut kembali pada esensinya, untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Sementara influencer, sebagai aktor baru yang berpengaruh, perlu didorong untuk mengedepankan tanggung jawab etis.
Sebagai rekomendasi, hasil riset BBC Media Action menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara media dan influencer untuk memperluas jangkauan informasi terpercaya, disertai peningkatan kapasitas serta pemahaman etika bersama. Media juga dinilai perlu memperkuat persona, yakni identitas komunikasi yang kuat, serta proximity, yaitu kedekatan dengan konteks dan kebutuhan audiens digital.
