Kasus Perundungan Siswa SMAN 1 Purwakarta: Kritik dari FSGI dan Persoalan Hak Pendidikan
Sebuah insiden perundungan yang melibatkan sembilan siswa SMAN 1 Purwakarta terhadap seorang guru perempuan menarik perhatian publik setelah terekam dalam video dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para siswa mengacungkan jari tengah kepada guru mereka, sementara sang guru memilih untuk diam tanpa merespons aksi tersebut.
Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang menilai tindakan sekolah dalam menangani kasus ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip pendidikan yang baik. Pihak sekolah memberikan sanksi skorsing selama 19 hari kepada seluruh siswa yang terlibat, namun hal ini dinilai oleh FSGI dapat membahayakan hak pendidikan siswa.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menjelaskan bahwa jika dihitung dalam hari efektif sekolah, skorsing selama 19 hari setara dengan satu bulan penuh kegiatan belajar. Hal ini berisiko membuat siswa tertinggal materi pelajaran dan kehilangan kesempatan mengikuti ulangan harian.
Retno juga mempertanyakan apakah selama masa skorsing para siswa tetap mendapatkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta hak mengikuti ulangan susulan. Jika tidak, maka kondisi ini bisa berdampak serius hingga mengancam kenaikan kelas mereka.
Di sisi lain, FSGI menegaskan bahwa perilaku para siswa memang tidak bisa dibenarkan dan termasuk pelanggaran etika berupa perundungan. Meski demikian, tindakan tersebut dinilai bukan tindak pidana dan perlu ditangani dengan pendekatan pembinaan, bukan semata hukuman.
FSGI juga menilai pihak sekolah belum mengungkap secara jelas latar belakang terjadinya insiden tersebut. Padahal, penelusuran penyebab dinilai penting untuk evaluasi menyeluruh dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terbaru.
Menariknya, sekolah sendiri menyebut peristiwa ini sebagai kejadian pertama, yang berarti para siswa tidak memiliki riwayat pelanggaran serupa sebelumnya. Dalam konteks ini, FSGI menilai pemberian sanksi seharusnya mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan tidak langsung pada tahap skorsing.
Dalam pedoman pendidikan karakter yang digunakan sekolah, memang terdapat lima jenis sanksi, mulai dari teguran hingga dikeluarkan dari sekolah. Namun, FSGI menilai penerapan sanksi idealnya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembinaan ringan sebelum menuju sanksi yang lebih berat seperti skorsing.
Lebih lanjut, FSGI menyoroti bahwa dalam regulasi nasional seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 maupun Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai sanksi skorsing bagi siswa. Karena itu, FSGI mendorong sekolah untuk mengedepankan pendekatan pembinaan dan tetap menjamin hak pendidikan siswa. Jika skorsing tetap diberlakukan, maka sekolah wajib menyediakan pembelajaran jarak jauh serta kesempatan mengikuti ulangan susulan.
"Prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Retno.
Tanggung Jawab Sekolah dalam Menangani Insiden Perundungan
Insiden perundungan ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab sekolah dalam menangani masalah disiplin siswa dengan cara yang proporsional dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan sanksi seperti skorsing harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak merugikan hak pendidikan siswa.
Selain itu, FSGI menyarankan agar sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sanksi yang diterapkan, termasuk memastikan bahwa semua siswa tetap memiliki akses terhadap proses belajar mengajar, bahkan saat menjalani sanksi.
Keterbukaan dalam menyampaikan latar belakang insiden juga menjadi kunci dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan saling menghargai. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri.
Kesimpulan
Kasus perundungan yang terjadi di SMAN 1 Purwakarta menjadi peringatan bagi seluruh institusi pendidikan tentang pentingnya menangani masalah disiplin dengan pendekatan yang seimbang antara hukuman dan pembinaan. FSGI menekankan bahwa kepentingan terbaik siswa harus tetap menjadi prioritas, termasuk dalam hal akses pendidikan dan perlindungan hak-hak mereka.
