Polemik Tapal Batas Taman Nasional Manusela
Polemik terkait tapal batas Taman Nasional Manusela kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat dari Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, menggelar protes dan menolak pematokan koordinat yang dianggap mengancam wilayah mereka. Koordinat 136 yang dipasang oleh Tim Smart Patrol BTN Manusela pada September 2025 menjadi titik permasalahan utama.
Penolakan Masyarakat Adat
Koordinat 136 dipasang sejauh 2 hingga 2,5 kilometer dari pemukiman warga, tepat di Kali Ilepa. Namun, pematokan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi, sehingga memicu kekhawatiran besar dari masyarakat adat. Area yang dipatok merupakan wilayah yang dikelola oleh masyarakat, termasuk pepohonan sagu dan kebun-kebun yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Protes pertama dilakukan oleh masyarakat Manusela di halaman Negeri Manusela, dengan membentangkan poster penolakan. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam proses penetapan batas.
Selain itu, masyarakat Maraina juga turut berdemo. Aksi mereka dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Mereka menolak penggunaan batas kawasan yang ditetapkan sejak tahun 2022, yaitu hanya berjarak 500 meter dari pemukiman Negeri Maraina.
Respons Pemerintah Kecamatan
Atas dasar kekhawatiran tersebut, Camat Seram Utara, Ahmad S. Ohorella, memanggil para Raja atau Kepala Pemerintah Negeri (KPN) di pegunungan Seram Utara. Pertemuan ini dilakukan Rabu (10/6/2026) untuk menyelaraskan pandangan dan memastikan bahwa masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri.
Dalam rapat tersebut, Camat menekankan pentingnya kolaborasi antara Raja dan masyarakat adat. Ia menilai bahwa isu yang berkembang di kalangan Gerakan Mahasiswa Pegunungan Seram Utara adalah kesalahpahaman. Oleh karena itu, ia memanggil 12 negeri penyangga Taman Nasional Manusela untuk menyikapi tuntutan masyarakat secara bersama.
Upaya Kolaboratif
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkembang di media sosial atau pemberitaan media massa. Dengan mempertemukan Raja-Raja dari 12 negeri penyangga, diharapkan bisa muncul satu tuntutan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada BPKH dan BTN Manusela.
Camat menjelaskan bahwa hasil rapat akan disampaikan ke masyarakat adat masing-masing. Para Raja diarahkan untuk meminta masukan dari masyarakat adat serta tokoh-tokoh adat dan Saniri Negeri terkait tuntutan yang akan diteruskan.
Surat tuntutan tersebut nantinya akan ditandatangani oleh Pemerintah Negeri dan seluruh unsur masyarakat adat. Tujuannya adalah agar 12 negeri dapat berkumpul dan membuat surat tertulis yang ditandatangani oleh 12 Pemneg dan unsur masyarakat adat, lalu dilayangkan secara resmi.
Kesimpulan
Selain itu, pertemuan yang dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil juga menekankan pentingnya menjaga Kamtibmas. Camat menegaskan bahwa Kepala Pemneg dan masyarakat harus tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai dan transparan, serta memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasinya secara resmi dan terstruktur.
