Ketegangan di Sektor Energi: Impor Minyak Rusia ke Indonesia
Pada akhir 2025 hingga awal 2026, isu masuknya minyak asal Rusia ke Indonesia menjadi perhatian publik. Hal ini memicu berbagai pertanyaan terkait kebijakan impor dan transparansi data energi nasional.
PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa seluruh aktivitas impor minyak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan subholding terkait untuk mengonfirmasi informasi tersebut.
“Sebagai penjelasan awal, Pertamina selalu mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam mekanisme impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional,” ujar Baron.
Sebelumnya, data pelacakan kapal dari Kpler dan Vortexa menunjukkan bahwa Indonesia menerima dua kargo minyak Rusia jenis Sakhalin Blend pada Desember 2025 dan Januari 2026. Masing-masing kargo diperkirakan berukuran sekitar 700.000 barel dan dibongkar di Pelabuhan Balikpapan serta Cilacap.
Analis Vortexa, Emma Li, menyebut volume tersebut tidak lazim karena Indonesia biasanya lebih mengandalkan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah dan Afrika. Masuknya kargo tersebut terjadi di tengah tekanan harga minyak Rusia, terutama karena potensi penurunan permintaan dari India yang selama ini menjadi pembeli utama.
Berdasarkan data pelacakan, kapal GT Honor membongkar sekitar 700.000 barel minyak di Balikpapan pada 25 Desember 2025, setelah melakukan ship-to-ship (STS) dengan kapal Galaxy di perairan dekat Hong Kong. Sementara itu, kapal Integrity Racer membongkar kargo serupa di Cilacap pada Januari 2026, usai melakukan STS dengan kapal Voyager, juga di perairan Hong Kong.
Galaxy dan Voyager diketahui masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta kerap mengangkut minyak dari proyek Sakhalin-2 Rusia.
Di sisi lain, Pertamina membantah telah mengimpor minyak asal Rusia. Juru bicara Pertamina mengonfirmasi bahwa GT Honor memang membongkar muatan di Balikpapan, namun menegaskan minyak tersebut bukan berasal dari Sakhalin, tanpa merinci negara asalnya. Terkait Integrity Racer, Pertamina juga tidak memberikan penjelasan detail dan kembali menegaskan tidak ada impor minyak Rusia.
Indonesia sendiri tidak termasuk dalam rezim sanksi Barat terhadap Rusia, sehingga secara kebijakan tidak terdapat larangan formal. Namun demikian, praktik perdagangan minyak dari negara yang dikenai sanksi kerap melibatkan skema STS serta perubahan dokumen pengapalan, sehingga memicu sorotan terkait transparansi impor migas.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menyentuh aspek ketahanan energi nasional, akuntabilitas data impor minyak, serta posisi geopolitik Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Dengan situasi ini, masyarakat dan para pemangku kepentingan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan perusahaan energi nasional.
