Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 dan Peran Jokowi yang Muncul
Sejumlah isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle jilid 5 mulai santer terdengar. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), disebut akan masuk dalam struktur pemerintahan baru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kabarnya, perombakan besar ini akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026) mendatang.
Isu ini muncul di tengah ketidakpastian resmi tentang nama-nama menteri yang akan digeser atau dicopot. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan pandangan mengenai posisi baru Jokowi dalam pemerintahan. Menurutnya, jabatan Wantimpres bagi Jokowi merupakan bentuk afirmasi formal atas hubungan yang selama ini bersifat informal.
"Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif," ujar Agung saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026). Ia menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo untuk memastikan kinerja kabinet tetap optimal. Dalam proses ini, Presiden harus objektif dalam menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang keluar.
Namun, jika Jokowi benar-benar ditunjuk, hal itu mencerminkan upaya formalisasi hubungan antara Poros Solo dan Istana Hambalang. "Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo - Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman," kata dia.
Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka. "Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara," ujarnya. Ia menambahkan, dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.
"Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi," tandasnya.
Respons Istana Soal Reshuffle
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Prasetyo, hanya Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui detail mengenai reshuffle tersebut. Ia menjelaskan bahwa Presiden memonitor kerja anggota kabinetnya setiap hari.
"Bilamana kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang tahu karena sehari-hari beliau yang memonitor seluruh para pembantunya di kabinet," kata Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. "Bahwa yang perlu dipahami bahwa masalah ini hak prerogatif presiden, dan pak presiden tentu tiap hari melakukan evaluasi dalam tanda kutip ya bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi tidak, bahwa dalam proses bekerja itu menjalankan program, menjalankan tugas pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian atau evaluasi," ujarnya.
Menurut Prasetyo, pergeseran posisi Menteri atau wakil menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintah. "Kalau pada konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang paham bapak presiden," katanya.
Nama-Nama Menteri yang Diisukan Kena Reshuffle
Beberapa nama menteri diisukan akan terkena reshuffle kali ini. Berikut daftar nama-nama yang disebut-sebut akan digeser:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Pratikno
- Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono
- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari
- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid
- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
- Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri
Adapun nama-nama yang beredar akan menjadi menteri baru untuk menggantikan yang terkena reshuffle adalah Budisatrio Djiwandono (Menlu), Angga Raka Prabowo (Menkominfo), Juda Agung (Wakil Menteri Keuangan).
