Pemerintah Aceh Siap Dukung Program 3 Juta Rumah
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu inisiatif strategis Presiden. Komitmen ini dinyatakan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu membahas langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi target pembangunan tiga juta rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan bahwa Aceh akan segera menyesuaikan regulasi daerah agar program ini bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada)," ujar Dek Fadh.
Memangkas Hambatan Birokrasi
Selain itu, Dek Fadh juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, khususnya melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.
"Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah," tambahnya.
Peran Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menangkap peluang ini sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," tegas Tito.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.
Sinergi Pusat dan Daerah
Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.
Beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh antara lain: * Penyesuaian regulasi daerah untuk mendukung program 3 juta rumah. * Optimasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan. * Pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh, khususnya yang tinggal di bawah garis kemiskinan.
