Anggota Komisi I DPR Mendorong Pemerintah Keluar dari BoP
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin menyerukan pemerintah Indonesia segera meninggalkan keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam organisasi yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia dan bertentangan dengan prinsip konstitusional negara yang tidak memihak blok tertentu.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Hasanuddin, terdapat lima alasan utama mengapa Indonesia harus segera menarik diri dari BoP jika ingin menjaga prinsip politik bebas aktif. Alasan pertama adalah partisipasi Indonesia dianggap mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia makin merapat dengan kubu Amerika Serikat dan Israel yang menjajah Palestina.
Apalagi serangan gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari kemarin makin mempertegas invasi yang dikecam dunia internasional. “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain,” kata purnawirawan Tentara Nasional Indonesia itu.
Sikap pemerintah yang tidak tegas mengutuk agresi militer itu juga dianggap menjadi bukti bahwa Indonesia telah berpihak pada Amerika-Israel dibanding Iran. Sehingga timbul persepsi bahwa Indonesia memiliki komitmen lemah terhadap penghormatan kedaulatan negara lain. Jika tak ingin persepsi ini makin berkembang, Hasanuddin mengusulkan pemerintah untuk memakai alasan ini menjadi dasar keluar dari BoP.
Alasan ketiga adalah posisi yang tidak netral dan tidak konsisten dianggap bisa memperburuk anggapan rakyat Palestina terhadap Indonesia. Ini akan menjadi masalah serius bagi prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Hasanuddin memprediksi mobilisasi TNI cenderung mendapat penolakan dari masyarakat Palestina. “Sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Masih berkaitan dengan itu, Hasanuddin memandang ada potensi menghambur-hamburkan APBN jika dipakai untuk mendanai operasional TNI yang dikirim ke Gaza. Dengan mempertimbangkan minimnya urgensi pengiriman TNI, ia memandang bahwa kondisi fiskal negara bisa tertekan bila rencana itu diteruskan. Padahal, kata dia, pemerintah mesti lebih selektif menggunakan anggaran terutama setelah invasi AS-Israel ke Iran berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.
Berikutnya, Hasanuddin juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keanggotaan BoP lantaran Indonesia sangat berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang membahayakan sekaligus tak menguntungkan. Ia menekankan keluar dari BoP tidak menjadikan Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Namun itu justru mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri independen, bebas aktif dan berpihak pada kedaulatan setiap bangsa.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” kata Hasanuddin.
