Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi perhatian utama di tengah kenaikan harga minyak global. Para ekonom menilai bahwa desain subsidi berbasis komoditas memungkinkan konsumsi oleh kelompok mampu, sehingga mengurangi efektivitas program tersebut.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyatakan bahwa BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa adanya pembatasan yang jelas. Hal ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang berhak.
“Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa pun bisa mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).
Ia menilai kondisi ini berisiko menciptakan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang seharusnya mendapat manfaat justru berpotensi kekurangan pasokan.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia, terutama karena ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi.
Ishak menyoroti bahwa harga minyak telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
“Ketika harga minyak melonjak ke US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi,” ujar Ishak.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi.
Ishak menilai penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek. Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menilai sebagian subsidi masih dinikmati sektor nonprioritas. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi.
“Subsidi perlu diarahkan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya kepada Bisnis.
Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dinilai diperlukan. Penyesuaian harga terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian konsumsi menjadi opsi realistis untuk menjaga beban fiskal.
Langkah ini dinilai penting agar subsidi tetap efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
