Kebijakan Ekspor Satu Pintu Mulai Berlaku Tahun Depan
Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk tiga komoditas utama, yaitu sawit, batu bara, dan ferro alloy. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Namun, proses penerapan masih dalam tahap transisi hingga 31 Desember 2026. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor.
"Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026," ujar Airlangga saat jumpa pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026). Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses tersebut masih dalam tahap transisi hingga 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk menentukan langkah selanjutnya.
Setelah masa transisi, kebijakan ekspor satu pintu akan diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha, eksportir, dan pihak terkait memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
Komoditas yang Terkena Kebijakan
Tiga komoditas yang menjadi fokus kebijakan ini adalah sawit, batu bara, dan ferro alloy. Ketiga komoditas ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan ini, semua aktivitas ekspor terhadap ketiga komoditas tersebut harus melalui PT DSI.
Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekspor. "Dengan demikian para pengusaha-pengusaha atau para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian," tambahnya.
Peran PT DSI dalam Pengawasan Ekspor
Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyampaikan bahwa PT DSI bukanlah perusahaan pelat merah yang dibentuk untuk menambah mata rantai ekspor. Ia menjelaskan bahwa perusahaan ini bertugas sebagai pengawas dan pengelola yang menjaga transparansi dalam proses ekspor.
Sudaryono mengibaratkan PT DSI seperti pipa transparan yang berfungsi untuk melihat harga ekspor secara real-time mulai dari hulu hingga hilir. "Anggaplah ini semacam pipa transparan gitu, jadi kita ingin melihat transparansi disitu disesuaikan dengan harganya pakai AI, pakai apa gitu, supaya sekali lagi objektif atau tujuan dari pemerintah bukan nambahin rente kemudian ngambil untung disitu, bukan," kata Sudaryono kepada awak media.
Menurut Sudaryono, PT DSI tidak akan mengambil keuntungan apapun dari proses ekspor SDA. Fungsinya hanya memastikan bahwa proses administrasi dan penetapan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akutabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya saya ulangi, tidak mengambil keuntungan," ujarnya.
Tahapan Transisi dan Evaluasi
Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak langsung diterapkan pada 1 Juni 2026. Saat ini, pemerintah sedang menerapkan proses transisi yang akan dievaluasi setiap tiga bulan. Tahapan transisi ini berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Agustus, dan akan terus berlanjut hingga 1 Januari 2027.
"Dalam tahap transisi ini nantinya pemerintah akan melakukan evaluasi di tiap 3 bulan sekali," jelas Airlangga. Evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Setelah itu, kebijakan akan diterapkan secara penuh, termasuk bagi komunitas sawit, batu bara, dan ferro alloy.
Keuntungan dan Harapan
Dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ekspor SDA. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik tidak sehat dalam perdagangan ekspor, seperti monopoli atau manipulasi harga.
Sudaryono berharap para petani sawit khususnya mitra rakyat tidak perlu khawatir dengan pembentukan PT DSI. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
