Jepang Mengambil Langkah Besar dalam Merespons Ancaman Pasokan Energi Global
Pemerintah Jepang mengambil langkah besar dalam merespons ancaman terganggunya pasokan energi global. Langkah ini dilakukan dalam skala terbesar sepanjang sejarah, dengan pelepasan cadangan minyak strategis yang dimulai pada Kamis (26/3/2026). Total cadangan yang dilepaskan mencapai sekitar 80 juta barel, yang setara dengan kebutuhan energi nasional selama 45 hari. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan di jalur Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Jepang Menghadapi Kerentanan Impor Energi dari Timur Tengah
Ketergantungan Jepang terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah sangat tinggi, melampaui 90 persen. Situasi ini membuat negara tersebut rentan terhadap gangguan distribusi, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar, pemerintah tetap menjaga subsidi bahan bakar agar harga bensin tetap berada di kisaran 170 yen Jepang per liter (sekitar Rp18,1 ribu), meskipun sebelumnya sempat mencapai 190,8 yen per liter (sekitar Rp20,3 ribu).
Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa menjelaskan bahwa fokus distribusi cadangan adalah untuk sektor industri dalam negeri. Namun, situasi mungkin berbeda untuk cadangan bersama dengan negara-negara penghasil minyak. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan kasus per kasus.
Jepang Mengelola Tiga Jenis Cadangan Minyak Nasional
Jepang memiliki tiga kategori cadangan minyak, yaitu cadangan nasional, cadangan milik sektor swasta, serta cadangan bersama dengan negara produsen. Porsi cadangan bersama menjadi yang paling kecil dengan daya tahan sekitar delapan hari konsumsi, sementara cadangan nasional mencapai 144 hari dan sektor swasta 99 hari.
Dampak keterbatasan pasokan energi juga dirasakan oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Filipina menetapkan status darurat energi nasional karena stok bahan bakar hanya cukup sekitar 45 hari, sedangkan Vietnam mengalami kelangkaan yang menyebabkan beberapa stasiun pengisian bahan bakar menghentikan layanan. Permintaan bantuan energi pun diarahkan ke Tokyo, termasuk melalui jalur komunikasi resmi dari pemerintah Vietnam. Jepang berada dalam posisi dilematis antara menjaga kebutuhan dalam negeri dan merespons tekanan dari kawasan.
Pemerintah Jepang Memprioritaskan Stabilitas Energi Domestik
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa kestabilan pasokan energi di dalam negeri menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan bantuan ke negara lain. Keputusan penyaluran bantuan akan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan mendesak serta ketersediaan alternatif pasokan.
Jepang juga memperluas kerja sama energi dengan negara produsen melalui skema penyimpanan bersama. Dalam mekanisme tersebut, minyak milik negara produsen disimpan di Jepang sehingga dapat diakses lebih cepat saat kondisi darurat. Perusahaan energi seperti Inpex Corp. berupaya mengalihkan sumber pasokan dari Asia Tengah guna memenuhi kebutuhan domestik.
Setelah pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 19 Maret 2026, Takaichi menyatakan peluang peningkatan impor minyak dari AS terbuka, termasuk opsi pembentukan cadangan minyak AS di wilayah Jepang. Di sisi lain, Jepang menolak permintaan pengiriman pasukan ke kawasan konflik. Pemerintah menilai langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi pascaperang sekaligus menegaskan pendekatan diplomatik tetap diutamakan untuk menjaga stabilitas Timur Tengah.
Kekhawatiran publik di dalam negeri sempat meningkat hingga memicu potensi pembelian berlebihan barang kebutuhan seperti tisu toilet. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sebagian besar pasokan tisu toilet di Jepang berasal dari produksi domestik berbasis bahan daur ulang. “Harap beli hanya jumlah biasa yang dibutuhkan,” kata Kepala asosiasi Morio Ishizuka.
