Anggaran Rp 4 Triliun untuk Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp 4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto akan digunakan secara efektif untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.
Menhub mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan dinilai cukup besar untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian. Menurut perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran saat ini diperkirakan sekitar Rp 800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.
"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp 4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp 800 miliar untuk perlintasan sebidang," ujar Menhub.
Sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.
Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal. "Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.
Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.
Upaya Bersama dalam Penanganan Perlintasan Sebidang
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.
Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.
Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp 842,48 miliar. Komponennya adalah:
- Untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp 603,9 miliar.
- Untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp 158,1 miliar.
- Fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp 60,9 miliar.
Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.
Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.
